Presiden Prabowo Subianto – menggelar pertemuan dengan Panglima Jilah, pemimpin besar Pasukan Merah dari organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), di Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Kalimantan menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Salah satu topik utama yang di bicarakan adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Persoalan ini mendapatkan perhatian karena dampaknya tidak hanya di rasakan oleh lingkungan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak.
Seusai bertemu Prabowo, Panglima Jilah menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan untuk membantu proses penanganan karhutla. Bantuan tersebut antara lain berupa tambahan personel yang di terjunkan untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
Berdasarkan keterangannya yang di sampaikan melalui BPMI Setpres pada Jumat (28/8/2026), upaya tersebut bukan sekadar rencana. Penanganan di lapangan di sebut telah berlangsung selama kurang lebih satu pekan.
Pemerintah Beri Perhatian terhadap Kalimantan Barat
Selain persoalan kebakaran hutan dan lahan, pertemuan tersebut turut membahas kebutuhan pembangunan masyarakat Kalimantan. Panglima Jilah secara khusus menyinggung perhatian pemerintah terhadap Kalimantan Barat.
Menurut dia, bantuan yang di berikan pemerintah mencakup berbagai bidang. Dukungan tersebut antara lain berkaitan dengan rumah adat, pendidikan, beasiswa, pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur lainnya.
Perhatian juga mencakup unsur TNI dan Polri. Berbagai dukungan itu di harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan di Kalimantan Barat.
Pembangunan fasilitas publik menjadi salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, dukungan terhadap pendidikan melalui sekolah dan program beasiswa dapat membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda di daerah.
Peladang Dayak Di Nilai Perlu Mendapat Pemahaman yang Adil
Dalam pembicaraan mengenai karhutla, Panglima Jilah turut mengangkat persoalan masyarakat peladang. Ia menilai masih terdapat anggapan yang mengaitkan kegiatan berladang masyarakat dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Panglima Jilah, aktivitas berladang yang dilakukan masyarakat Dayak perlu di bedakan dengan kegiatan di kawasan perkebunan. Perbedaan tersebut terutama terlihat dari karakteristik lahan yang di gunakan.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat biasanya memanfaatkan lahan mineral untuk berladang, bukan kawasan gambut. Karena itu, penyebab sebuah kebakaran perlu di periksa secara tepat sebelum mengaitkannya dengan aktivitas masyarakat lokal.
Kesalahpahaman dapat muncul ketika waktu kegiatan masyarakat di ladang berdekatan dengan aktivitas yang berlangsung di kawasan perkebunan. Situasi tersebut kemudian berpotensi menimbulkan anggapan bahwa peladang menjadi penyebab kebakaran.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Panglima Jilah
Warga Adat Terlibat dalam Pengawasan Lahan
Panglima Jilah menekankan bahwa masyarakat adat mempunyai tanggung jawab dalam menjaga wilayah tempat mereka menjalankan kegiatan berladang. Pengawasan menjadi salah satu langkah yang dilakukan ketika terdapat penggunaan api pada lahan.
Masyarakat, menurut keterangannya, memantau lokasi ladang masing-masing setelah proses pembakaran dilakukan. Langkah tersebut bertujuan memastikan api tetap terkendali dan tidak menjalar ke kawasan lainnya.
Dengan demikian, masyarakat adat bukan hanya kelompok yang berpotensi merasakan dampak dari karhutla. Mereka juga dapat mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pengawasan langsung di tingkat lokal.
Panglima Jilah menambahkan bahwa tradisi berladang masyarakat Dayak telah berlangsung secara turun-temurun. Aktivitas tersebut bahkan sudah dilakukan jauh sebelum perkembangan perkebunan dalam skala besar di Kalimantan.
Kedekatan Masyarakat Dayak dengan Alam
Hubungan antara masyarakat adat dan lingkungan turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Panglima Jilah memandang alam memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Dayak.
Karena itu, kelestarian lingkungan tidak dapat di pisahkan dari keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Menjaga hutan dan kawasan sekitar menjadi kepentingan bersama agar kehidupan masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan.
Kesadaran tersebut juga di wujudkan melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh-tokoh adat. Mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya berhati-hati ketika menggunakan api dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan.
Pendekatan melalui tokoh adat di nilai memiliki peranan penting karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain menyampaikan edukasi, para tokoh dapat mendorong warga untuk menjaga wilayah masing-masing dari risiko kebakaran.
Kolaborasi Di Perlukan untuk Menekan Risiko Karhutla
Penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat, masyarakat lokal, serta berbagai unsur terkait lainnya. Dukungan personel dari pemerintah pusat dapat memperkuat penanganan di lapangan, sementara masyarakat adat memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayahnya.
Pertemuan Prabowo dan Panglima Jilah juga menunjukkan bahwa pembahasan mengenai Kalimantan tidak hanya berfokus pada persoalan kebakaran. Pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, rumah adat, hingga infrastruktur turut menjadi perhatian.
Di sisi lain, pencegahan karhutla tetap membutuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sosialisasi melalui tokoh adat menjadi salah satu langkah yang dapat terus dilakukan untuk mengurangi aktivitas pembakaran yang tidak terkendali.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya pengendalian karhutla di Kalimantan di harapkan dapat berjalan lebih efektif. Pada saat bersamaan, keberadaan masyarakat adat dan tradisi lokal tetap dapat berjalan berdampingan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
