Bea Cukai 2030 – Jepang melalui Kementerian Keuangan menyiapkan transformasi besar dalam sistem keimigrasian dan bea cukai. Negara tersebut menargetkan seluruh proses deklarasi bea cukai di bandara beralih ke sistem digital penuh paling lambat pada tahun 2030.
Langkah ini muncul sebagai bagian dari strategi Jepang untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan internasional sekaligus memperkuat sistem pengawasan perbatasan. Pemerintah juga menargetkan kedatangan wisatawan mencapai sekitar 60 juta orang per tahun pada periode yang sama.
Melalui kebijakan baru yang masuk dalam rencana “Smart and Secure Border Control: Customs Vision 2030”, Jepang ingin menghilangkan ketergantungan pada formulir manual yang selama ini masih digunakan oleh banyak pelancong.
Deklarasi Bea Cukai Berbasis QR Code
Dalam sistem baru ini, wisatawan akan menyelesaikan seluruh proses deklarasi barang bawaan secara daring sebelum tiba di Jepang. Setelah mengisi data pribadi seperti nama dan alamat secara online, sistem akan menghasilkan kode QR yang dapat dipindai di bandara.
Kode tersebut akan mempercepat proses pemeriksaan sekaligus mengurangi antrean di area imigrasi dan bea cukai. Pemerintah Jepang menilai sistem ini akan membuat pengalaman masuk ke negara tersebut menjadi lebih efisien dan modern.
Meski Jepang sudah memperkenalkan sistem deklarasi elektronik sejak 2019, data pemerintah menunjukkan bahwa hingga awal 2026, hampir setengah dari proses deklarasi masih dilakukan secara manual. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mempercepat digitalisasi penuh.
AI Akan Perkuat Pemeriksaan Barang di Bandara
Selain digitalisasi deklarasi, Jepang juga menyiapkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung proses pemeriksaan barang di bandara.
Sistem berbasis AI ini akan membantu petugas menganalisis hasil pemindaian sinar-X terhadap barang bawaan penumpang. Pemerintah akan mulai menerapkan teknologi tersebut di bandara utama seperti Narita dan Osaka pada tahun 2030.
Langkah ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah barang impor dalam skala kecil yang masuk ke Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Jepang juga menghadapi keterbatasan jumlah petugas bea cukai dan peralatan pemeriksaan.
Dengan bantuan AI, pemerintah berharap proses pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien tanpa menambah beban kerja petugas di lapangan.
Lonjakan Wisatawan Dorong Reformasi Sistem Imigrasi
Jepang terus mengalami peningkatan jumlah wisatawan asing. Pada tahun lalu, jumlah kunjungan internasional bahkan menembus angka 40 juta untuk pertama kalinya.
Lonjakan tersebut mendorong pemerintah untuk memperbarui sistem imigrasi agar mampu menangani arus masuk wisatawan dalam jumlah besar. Dengan target 60 juta wisatawan per tahun di masa depan, Jepang menilai modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak.
Digitalisasi bea cukai dan penggunaan AI menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi antrean panjang serta meningkatkan efisiensi layanan di bandara.
Bendera jepang.
Kenaikan Biaya Visa Mulai Berlaku 2026
Selain reformasi sistem digital, Jepang juga mengubah kebijakan biaya visa untuk wisatawan asing. Pemerintah memutuskan menaikkan biaya visa secara signifikan setelah 48 tahun tanpa revisi besar sejak 1978.
Kenaikan ini mulai berlaku untuk permohonan visa yang diajukan pada atau setelah 1 Juli 2026. Untuk visa sekali masuk, biaya naik dari 3.000 yen menjadi 15.000 yen. Sementara visa multiple entry meningkat dari 6.000 yen menjadi 30.000 yen.
Pemerintah Jepang menjelaskan bahwa penyesuaian ini mempertimbangkan inflasi, perubahan nilai tukar, serta kebutuhan pembiayaan administrasi imigrasi yang semakin kompleks.
Biaya Izin Tinggal dan Status Kependudukan Ikut Naik
Perubahan tidak hanya berlaku pada visa kunjungan. Pemerintah Jepang juga menaikkan batas biaya untuk izin tinggal dan perubahan status kependudukan secara signifikan.
Batas atas biaya perubahan status dan perpanjangan masa tinggal naik dari 10.000 yen menjadi 100.000 yen. Untuk izin tinggal permanen, batas atas melonjak hingga 300.000 yen.
Dalam kebijakan baru ini, pemerintah juga mengusulkan kenaikan biaya aktual perpanjangan izin tinggal dari kisaran 5.500–6.000 yen menjadi 10.000–70.000 yen. Sementara biaya izin tinggal permanen diperkirakan mencapai 200.000 yen.
Pemerintah menargetkan seluruh perubahan ini mulai berlaku sebelum akhir tahun fiskal 31 Maret 2027.
Pendapatan Tambahan untuk Kelola Populasi Asing
Jepang berencana menggunakan pendapatan tambahan dari kenaikan biaya visa untuk mengelola pertumbuhan populasi asing yang terus meningkat. Data menunjukkan jumlah penduduk asing di Jepang mencapai rekor 4,13 juta orang pada akhir 2025.
Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk memperluas program pembelajaran bahasa Jepang serta memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran izin tinggal.
Langkah ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan administrasi yang semakin kompleks akibat meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan wisatawan asing.
Jepang Sesuaikan Biaya dengan Standar Global
Pemerintah Jepang menegaskan bahwa penyesuaian biaya visa bertujuan untuk menyelaraskan sistem mereka dengan negara maju lainnya. Sebagai perbandingan, biaya perpanjangan visa di Amerika Serikat berkisar antara 420 hingga 470 dolar, sementara di Jerman mencapai 93 hingga 98 euro.
Dengan penyesuaian ini, Jepang berharap sistem imigrasi mereka menjadi lebih berkelanjutan dan kompetitif secara global.
Sistem Otorisasi Perjalanan Elektronik Segera Hadir
Selain kebijakan visa dan digitalisasi bea cukai, Jepang juga menyiapkan sistem Electronic Travel Authorization (ETA) yang akan mulai berjalan pada tahun fiskal 2028.
Sistem ini bertujuan meningkatkan keamanan perbatasan dengan menyaring pelancong dari 74 negara bebas visa sebelum mereka memasuki Jepang. Pemerintah berharap sistem ini dapat mencegah masuknya pelaku kejahatan, termasuk pekerja ilegal dan potensi ancaman keamanan lainnya.
Kesimpulan
Jepang memasuki era baru dalam pengelolaan imigrasi dengan kombinasi digitalisasi penuh bea cukai, penerapan teknologi AI, serta penyesuaian besar biaya visa dan izin tinggal. Semua langkah ini bertujuan menghadapi lonjakan wisatawan, memperkuat keamanan perbatasan, dan meningkatkan efisiensi layanan publik di sektor imigrasi.
Dengan transformasi besar ini, Jepang menunjukkan ambisinya membangun sistem perbatasan modern yang mampu bersaing dengan standar global sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata jangka panjang.
